Sedesa.id BUM Desa kini sudah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan adanya PP tentang Badan Usaha Milik Desa ini, maka pegiat desa, pegiat BUM Desa, kini mendapatkan kejelasan mengenai status hukum dan juga berbagai ketentuan pendirian dan pengelolaan BUM Desa. Termasuk yang diatur di dalamnya adalah ketentuan mengenai gaji pengelola operasional atau gaji pengurus BUM Desa / BUM Desa bersama.
Sebagian besar dari Anda tentu sudah membaca, memahami dari PP tentang BUM Desa ini. Jika kita cermati, kita telusuri secara mendalam pasal demi pasal dari PP Nomor 11 ini, aturan perihal gaji setidaknya ada 4 (empat) pasal. Tidak hanya gaji, namun juga berbagai insentif, dan tunjangan bagi pengelola operasional BUM Desa.
Sistem penggajian BUM Desa, memang menjadi salah satu yang perlu memiliki aturan tertulis dan jelas. Selama ini perihal besaran gaji BUMDes ini masih menjadi salah satu yang paling banyak ‘diributkan’ atau menimbulkan pertanyaan. Karena BUM Desa satu dengan BUM Desa lain memiliki versi yang berbeda-beda.
Silakan simak pembahasan berikut: Menentukan Gaji Pengurus BUMDes Yang Tepat
Nah, dengan adanya PP Nomor 11 tentang BUM Desa dan BUM Desa Bersama ini, maka aturan mengenai sistem penggajian menjadi jelas. Harapannya dapat memberikan jawaban bagi pegiat BUM Desa. Maka, tidak perlu bingung lagi dalam membuat sistem gaji bagi BUM Desa atau BUM Desa bersama. Apa saja pasal-pasal yang mengatur gaji pengelola BUM Desa? Sebagai berikut:
Saat ini dalam menjalankan BUMDes kita bisa lebih leluasa dan dimudahkan dengan adanya kejelasan hukum dari PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa. Jika sebelumnya penentuan gaji sulit mencari landasan hukumnya, sehingga mengacu pada model gaji BUMDes yang diatur dalam kesepakatan musyawarah perumusan AD ART BUMDes.
Maka, dengan adanya PP ini perihal gaji kini BUMDes bisa menjadikan sebagai pedoman. Sehingga perihal gaji BUMDes tidak lagi menjadi ‘perdebatan’ karena ada aturan yang menjadi pedoman bersama. Namun demikian, asas kemampuan dari BUMDes dalam menentukan besaran gaji juga perlu menjadi perhatian bersama. Jangan sampai gaji tidak selaras dengan kemampuan atau kapasitas BUMDes.
Demikian pembahasan kali ini mengenai Gaji Pengurus BUM Desa Sesuai PP No 11 Tahun 2021, semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat sekalian. Tetap semangat dalam membangun desa, tetap berjuang membangun BUMDes menuju desa yang sejahtera dan mandiri. Salam sedesa.id
Banyak yg bertanya gajinya dibayar dari mana?…dan kalau unit usaha belum menghasilkan laba bagaimana?..
Ga jelas banget bang,berbelit” kalo ditanya gaji
Memang tidak mudah menentukan gaji, apalagi jika baru mulai. Namun paling tidak harus berdasarkan pada berbagai faktor dan sesuai kesepakatan dalam musyawarah.
Mok ga dicantumkan nominalnya,berbelit” untuk memaparkan kisaran besarnya gaji seorang manajer bumdes,ini sangat besar indikasi untuk ke arah negatif,sebab banyak bumdes tidak sesuai menurut fungsinya men sejahterakan masyarakat tapi malah kebalikannya,dan masyarakat cuma sebagai obyek (alasan) bagi bumdesa dimana transaksi disana sangat besar .dan tidak menutup kemungkinan ….fahamkan
Benar. Itu mengapa menjadi penting, transparansi dalam tubuh BUMDes.