Gaji Pengurus BUM Desa Sesuai PP No 11 Tahun 2021

Sedesa.id BUM Desa kini sudah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan adanya PP tentang Badan Usaha Milik Desa ini, maka pegiat desa, pegiat BUM Desa, kini mendapatkan kejelasan mengenai status hukum dan juga berbagai ketentuan pendirian dan pengelolaan BUM Desa. Termasuk yang diatur di dalamnya adalah ketentuan mengenai gaji pengelola operasional atau gaji pengurus BUM Desa / BUM Desa bersama.

Sebagian besar dari Anda tentu sudah membaca, memahami dari PP tentang BUM Desa ini. Jika kita cermati, kita telusuri secara mendalam pasal demi pasal dari PP Nomor 11 ini, aturan perihal gaji setidaknya ada 4 (empat) pasal. Tidak hanya gaji, namun juga berbagai insentif, dan tunjangan bagi pengelola operasional BUM Desa.

Sistem penggajian BUM Desa, memang menjadi salah satu yang perlu memiliki aturan tertulis dan jelas. Selama ini perihal besaran gaji BUMDes ini masih menjadi salah satu yang paling banyak ‘diributkan’ atau menimbulkan pertanyaan. Karena BUM Desa satu dengan BUM Desa lain memiliki versi yang berbeda-beda.

Silakan simak pembahasan berikut: Menentukan Gaji Pengurus BUMDes Yang Tepat

Nah, dengan adanya PP Nomor 11 tentang BUM Desa dan BUM Desa Bersama ini, maka aturan mengenai sistem penggajian menjadi jelas. Harapannya dapat memberikan jawaban bagi pegiat BUM Desa. Maka, tidak perlu bingung lagi dalam membuat sistem gaji bagi BUM Desa atau BUM Desa bersama. Apa saja pasal-pasal yang mengatur gaji pengelola BUM Desa? Sebagai berikut:

Gaji Pengurus BUM Desa Dalam Pasal 13 Ayat 1 Huruf c

Dalam pasal 13 terkait anggaran rumah tangga BUM Desa / BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

Pada pasal 13 ayat 1 huruf (c), dikatakan bahwa sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama diatur dalam anggaran rumah tangga yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 27 Ayat 1 Huruf D PP Nomor 11 Tahun 2021

Pasal 27 terkait kewenangan pelaksana operasional. Pada pasal 27 ini tepatnya di ayat 1 huruf (d) yang mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bunyi Pasal 27 Ayat 1 Huruf D: mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;

Gaji Pengurus BUM Desa dalam Pasal 33 PP Nomor 11 Tahun 2021

Terkait gaji pengelola operasional BUM Desa diatur dalam pada pasal 33 pada ayat (1), ayat (2):

Disebutkan dalam pada Pasal 33 ayat (1) gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional dan pengawas diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa / BUM Desa bersama.

Kemudian, pada Pasal 33 ayat (2) ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 35 PP Nomor 11 Tahun 2021

(1) Pegawai BUM Desa / BUM Desa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
(2) Penghasilan pegawai BUM Desa / BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. gaji; dan/atau
b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa / BUM Desa bersama.

Selengkapnya silakan Download Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (klik untuk download) guna mendapatkan gambaran dan pedoman utuh mengenai sistem penggajian Badan Usaha Milik Desa.

Gaji Pengurus BUMDes Sesuai PP No 11 Tahun 2021

Saat ini dalam menjalankan BUMDes kita bisa lebih leluasa dan dimudahkan dengan adanya kejelasan hukum dari PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa. Jika sebelumnya penentuan gaji sulit mencari landasan hukumnya, sehingga mengacu pada model gaji BUMDes yang diatur dalam kesepakatan musyawarah perumusan AD ART BUMDes.

Maka, dengan adanya PP ini perihal gaji kini BUMDes bisa menjadikan sebagai pedoman. Sehingga perihal gaji BUMDes tidak lagi menjadi ‘perdebatan’ karena ada aturan yang menjadi pedoman bersama. Namun demikian, asas kemampuan dari BUMDes  dalam menentukan besaran gaji juga perlu menjadi perhatian bersama. Jangan sampai gaji tidak selaras dengan kemampuan atau kapasitas BUMDes.

Demikian pembahasan kali ini mengenai Gaji Pengurus BUM Desa Sesuai PP No 11 Tahun 2021, semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat sekalian. Tetap semangat dalam membangun desa, tetap berjuang membangun BUMDes menuju desa yang sejahtera dan mandiri. Salam sedesa.id