Sedesa.id Prinsip Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses dalam pembangunan yang mana masyarakat melakukan inisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
Pengertian ini, menegaskan bahwa dalam prosesnya pemberdayaan masyarakat dapat berjalan jika masyarakat secara sadar ikut aktif dan berpartisipasi di dalam prosesnya. Selain harus adanya keterlibatan secara aktif dari masyarakat.
Di dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat, ada prinsip yang harus dijalankan. Prinsip yang menjadi pegangan semua pihak, di dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat.
Prinsip pemberdayaan masyarakat ini penting, untuk diterapkan dan dijadikan patokan, terutama bagi para pendamping yang turun ke masyarakat. Apa saja prinsip pemberdayaan yang dimaksud? Mari kita bahas satu persatu di bawah ini:
1. Prinsip kesetaraan di dalam Pemberdayaan
Prinsip kesetaraan adalah prinsip yang mengedepankan segala sesuatu memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Derajat yang dimaksud adalah dalam berbagai aspek sosial, peran, status sosial, ekonomi, pendidikan, gender dan lain sebagainya.
Prinsip kesetaraan memberikan peluang bagi semua orang, untuk mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama. Sebagai contoh di dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan distabilitas yang tergolong dalam masyarakat minoritas, sering kali menganggap bahwa suara atau keberadaan mereka tidak pernah diapresiasi bahkan terkadang diabaikan.
Dengan adanya prinsip kesetaraan maka, tidak ada lagi yang namanya minoritas, semua sama. Semua memiliki hak sebagai warga masyarakat desa sama seperti masyarakat yang lain. Sehingga di dalam proses pemberdayaan mereka berhak untuk turut serta dan aktif melakukan pemberdayaan atau juga untuk memberdayakan diri sendiri.
2. Prinsip Partisipasi di dalam Pemberdayaan Masyarakat
Prinsip partisipasi di dalam pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendorong setiap warga untuk menggunakan hak menyampaikan pendapat di dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga dapat dilakukan di dalam keterlibatan mereka di setiap proses pembangunan yang sedang dilaksanakan.
Di dalam program pemberdayaan masyarakat yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat salah satunya yaitu program yang sifatnya partisipasi. Partisipasi mulai dari kegiatan direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Sehingga semua terlibat dan saling kontrol.
3. Prinsip Swadaya di dalam Pemberdayaan
Di dalam pemberdayaan masyarakat, kita harus berpegang pada prinsip swadaya yang ada dan telah tumbuh di masyarakat. Prinsip swadaya adalah dengan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain.
Sehingga, keterampilan dan teknologi yang ada di desa atau masyarakat, patut untuk digunakan dan dikolaborasikan dalam proses pembangunan.
Dengan menggunakan prinsip swadaya, maka tidak lagi ada pandangan bahwa masyarakat lemah sebagai objek yang tidak berkemampuan. Masyarakat menjadi subjek yang memiliki kemampuan, dan apa yang telah ada di masyarakat dapat dijadikan sebagai bagian di dalam proses pemberdayaan.
4. Prinsip Keberlanjutan di dalam Pemberdayaan Masyarakat
Di dalam menjalankan program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan. Keberlanjutan ini penting sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Akan tetapi secara perlahan, peran pendamping akan makin berkurang, masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.
Sehingga di dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, kita harus memastikan bahwa setelah program selesai, masyarakat dapat terus menjalankan program yang ada. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi agen pemberdayaan di desa atau daerahnya.
5. Prinsip Akuntabilitas di dalam Pemberdayaan
Prinsip Akuntabel tidak dapat langsung terbentuk dalam suatu organisasi. Banyak hal yang harus dipenuhi bila kita hendak mengembangkan sistem akuntabilitas dalam suatu organisasi.
Di dalam pemberdayaan masyarakat ada lima persyaratan yang bisa diaplikasikan untuk membuat sistem pada sebuah organisasi menjadi akuntabel:
a) Semua masyarakat yang ada harus mengetahui apa yang kita lakukan.
b) Masyarakat harus percaya bahwa tujuan dan sasaran tujuan bersama masuk akal.
c) Semua memerlukan batasan dan sasaran hasil kerja yang terukur.
d) Semua pihak memerlukan umpan-balik (feedback), adanya keterbukaan informasi.
e) Siapa ditugaskan apa dan berkoordinasi dengan siapa.
f) Semua pihak memerlukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan tanggung jawab yang diembannya.
Kesimpulan
Demikian pembahasan mengenai Prinsip Pemberdayaan Masyarakat. Semoga dapat menjadi sedikit gambaran bagi sahabat sedesa, utamanya yang saat ini beraktivitas sebagai pendamping. Penting bagi kita memahami prinsip pemberdayaan sebelum kita turun langsung menjalankan proses pemberdayaan di masyarakat.
Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat, dapat menjadi bekal bagi yang akan melakukan pendampingan. Semoga di dalam menjalankan program pendamping Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dapat selalu diperhatikan dan dijadikan pedoman. Semoga bermanfaat. Salam. Ari Sedesa.id
