Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih: Dari APBN hingga Dana Desa, Siapa Bayar Apa?

Sedesa.id Mendirikan koperasi memang butuh semangat gotong royong. Tapi, mari jujur: tanpa dana, koperasi tidak bisa bergerak.

Mulai dari biaya pendirian (akta notaris, pengesahan), sewa tempat, modal usaha awal, hingga operasional harian—semuanya butuh biaya. Nah, pemerintah tidak tinggal diam. Dalam program Koperasi Desa Merah Putih, sudah dirancang mekanisme pendanaan yang cukup luas dan fleksibel.

Kalau kamu perangkat desa, pengurus koperasi, atau penggiat komunitas desa, kamu perlu tahu: “Siapa bayar apa?”

1. APBN: Dana dari Pemerintah Pusat

Program Kopdes Merah Putih sudah masuk dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025. Artinya, dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bisa digunakan untuk:

• Biaya awal pendirian koperasi
• Pelatihan dan pendampingan
• Digitalisasi koperasi
• Insentif bagi desa yang berhasil menjalankan koperasi aktif

Kementerian seperti Kemenkop UKM, Kemendagri, hingga Bappenas akan mengalokasikan anggaran sesuai tugasnya.

Silakan dipahami: Struktur Organisasi Koperasi Desa Merah Putih: Siapa Mengatur, Siapa Diawasi?

2. Dana Desa (APBDes)

Menurut SE Kementerian Desa, Dana Desa juga bisa digunakan untuk:

• Pembentukan dan operasional awal koperasi
• Insentif legalitas koperasi (akta, cap, SK)
• Pembelian alat pendukung (rak, timbangan, laptop, dll.)

Tentu semua ini harus dimusyawarahkan dalam forum resmi seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan dimasukkan dalam RKPDes.

Baca juga: Jenis Usaha Koperasi Desa Merah Putih: Jangan Hanya Simpan Pinjam

3. KUR & Kredit dari Bank Himbara

Pemerintah juga menggandeng bank BUMN (Bank Himbara) seperti BRI, Mandiri, dan BNI untuk mendukung koperasi lewat:

• KUR Khusus untuk koperasi desa
• Skema pendanaan “executing” (koperasi dapat langsung)
• Skema “channelling” (lewat Kemenkop atau lembaga penyalur)

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, dikutip dari CNBC Indonesia (3 April 2025):

“Bank Himbara siap menyalurkan KUR berbunga rendah untuk koperasi desa, khususnya yang bergerak di sektor pangan dan logistik.”

Kamu perlu paham: Sistem Monitoring dan Evaluasi Koperasi Desa Merah Putih

4. Sumber Lain: Hibah, CSR, dan Swadaya

Selain sumber formal, koperasi bisa juga didanai dari:

• CSR perusahaan sekitar
• Hibah dari NGO atau lembaga internasional
• Iuran anggota dan swadaya masyarakat

Yang penting, semua dana harus dikelola transparan, dicatat, dan dilaporkan ke anggota.

Baca selengkapnya: Manfaat Koperasi Desa untuk Kesejahteraan Warga dan Penguatan Ekonomi Lokal

Tantangan di Lapangan

Tentu ada kendala:

• Belum semua desa paham teknis penganggaran koperasi
• Tidak semua pendamping desa atau operator paham cara input RKPDes
• Kadang ada tumpang tindih dengan BUMDes atau program lain

Maka perlu pendampingan serius dari dinas koperasi dan tenaga ahli desa.

Baca juga: Peran Koperasi Desa dalam Ketahanan Pangan dan Kesehatan Masyarakat

Perencanaan Keuangan Jadi Kunci

Saya, kira tanpa perencanaan keuangan yang baik, koperasi akan kesulitan bergerak.

Kuncinya bukan sekadar “dapat dana”, tapi:

• Dana itu digunakan untuk usaha yang produktif
• Dikelola secara transparan
• Dilaporkan kepada anggota secara rutin

Karena koperasi bukan proyek, tapi lembaga ekonomi milik bersama.

Baca juga: Koperasi Merah Putih: Peluang & Tantangan Menuju Koperasi Digital

Penutup

Pendanaan koperasi bisa datang dari berbagai sumber, tapi semua harus dikelola dengan integritas. Jangan hanya berpikir: “siapa kasih dana”, tapi tanyakan juga: “apakah koperasi kita siap mengelola?”

Dengan manajemen yang baik, koperasi bisa mandiri secara keuangan, tanpa terus bergantung pada bantuan.

Referensi:

• Inpres No. 9 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih
• SE Kemenkop No. 1 Tahun 2025
• CNBC Indonesia, “KUR untuk Koperasi Desa”, 3 April 2025
• Paparan Bappenas dalam Rakornas Desa, 2025