Sedesa.id Sejak berlakunya PP Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, berbagai perubahan pada BUMDes terjadi. Perubahan ini kemudian membutuhkan dokumen baru, dan juga peraturan baru pada tingkat desa. Perdes Perubahan Pendirian BUMDes, menjadi salah satu yang paling banyak didiskusikan oleh pegiat BUMDes.
Kita tahu, bahwa kehadiran PP Nomor 11 ini menjadi angin segar bagi pegiat BUMDes. Ini menjadi pedoman legal bagaimana kita mendirikan, mengembangkan, dan menjalankan BUMDes. Jika sebelumnya, kita masih belum memiliki pedoman yang sama. Maka saat ini seluruh BUMDes berpegang pada pedoman yang sama.
Selain itu, kabar baik juga untuk BUM Desa Bersama. Yang mana, secara rinci kita dapat menemukan pembahasan mengenai pendirian BUM Desa bersama dalam peraturan pemerintah ini. BUM Desa bersama, menjadi cara yang bisa kita lakukan untuk menjalin kerja sama antar desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
Bagi sahabat yang ingin mempelajari lebih jauh terkait PP Nomor 11 tentang BUM Desa ini, silakan membaca berbagai artikel terkait topik pembahsan ini di sini: Materi Lengkap PP Nomor 11 tentang Badan Usaha Milik Desa dan BUM Desa Bersama
Perdes Perubahan BUMDes Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
Musyawarah desa / Musyawarah antar desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perangkat organisasi BUMDes atau BUM Desa Bersama. Karenanya, segala sesuatu terkait dengan BUMDes hendaklah diketahui dan didasarkan pada musdes ini. Apa lagi perihal perubahan BUMDes.
Maka, ketika kita akan melakukan proses pembuatan Perdes Perubahan BUMDes sesuai PP Nomor 11. Kita harus menyelenggarakan musyawarah desa untuk BUMDes atau musyawarah antar desa untuk BUM Desa Bersama.
Ini bisa kita lihat dalam Pasal 16 ayat 1 PP Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.
Siapa saja yang harus hadir dalam musyawarah desa / musyawarah antar desa dalam melakukan pendirian dan perubahan Perdes BUMDes sesuai PP Nomor 11? Setidaknya adalah Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Ini bisa kita lihat dalam Pasal 16 ayat 2 PP Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh badan permusyaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
Lebih lengkap mengenai musyawarah desa, bagaimana pelaksanaannya, terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sahabat bisa membaca dalam artikel berikut ini: Musyawarah Desa BUMDes Lengkap: https://sedesa.id/?s=musyawarah+desa
Download Perdes Perubahan Pendirian BUMDes
Kata kunci dalam melakukan perubahan pendirian BUMDes adalah dengan menyelenggarakan musyawarah desa. Maka, dalam kesempatan ini silakan untuk memperlajari terlebih dahulu bagaimana penyelenggaraan musyawarah desa yang baik dan benar. Sedangkan contoh perdes perubahan pendirian BUMDes yang saya bagikan, hanya sebagai gambaran, sebagai contoh saja.
Silakan sahabat sekalian bisa pelajari, bagaimana perdes perubahan BUMDes ini. Tentu, dalam praktiknya perubahan satu BUMDes dengan BUMDes lain akan berbeda-beda. Ini bisa kita temukan dalam musyawarah desa, hasil musyawarah inilah yang menjadi bahan dalam menyusun perubahan-perubahan tersebut menjadi Perdes.
Kesimpulan
Perubahan BUMDes akan selalu terjadi, baik kaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau perubahan lain terkait kebutuhan operasional dan perubahan dari luar. Maka dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa, kepekaan kita terhadap perubahan menjadi penting. Itu sebabnya kita harus selalu memperbaharui informasi kita.
Perubahan yang juga terjadi dalam BUMDes misalnya adalah arah pasar. Jika kita lihat adanya krisis saat ini karena pandemi, pasar kemudian berubah. Cara-cara dalam produksi, dalam pemasaran pun berubah. Bagaimana dengan BUMDes? Bagaimana menyikapi terjadinya perubahan ini? Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil.
Era digital yang serba online misalnya, memakasa kita mau tidak mau terlibat dalam era ini. Maka lahir divisi baru yaitu divisi digital; pemasaran online. Ini misalnya bisa kita masukkan secara serius dalam merancang struktur BUMDes terbaru 2022.
Namun kembali pada poin pentingnya adalah, semua harus melalui musyawarah! Keputusan penting harus melalui musyawarah desa. Semua berdasarkan hasil berdiskusi, menemukan masalah, mencari solusi, dan juga strategi menyelesaikannya.
Demikian pembahasan kita kali ini mengenai Perdes Perubahan Pendirian BUMDes. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa menjadi gambaran bagi sahabat yang membutuhkan. Terima kasih telah membaca. Salam Ari Sedesa.id
