Kawasan Transmigrasi Muting, Merauke, menyimpan potensi ekonomi lokal yang masif namun belum terintegrasi secara maksimal. Merespons kondisi tersebut, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tim 16 turun langsung menggelar Forum Pendampingan di Distrik Ulilin, Muting, dan Elikobel pada 6–8 Oktober 2026. Agenda utamanya adalah menyusun dan menyempurnakan model kelembagaan ekonomi kawasan bersama kelompok-kelompok usaha masyarakat.
Langkah strategis ini merupakan pilar dari program KASUARI (Konektivitas Usaha Ekonomi, Adat, Jender, dan Inklusivitas) yang diinisiasi oleh Tim 16. Di bawah komando Rindu S. M. Firdaus, tim peneliti mengajak warga kampung memetakan aset produktif secara partisipatif menggunakan alat bantu peta, mengurai benang kusut persoalan ekonomi lokal, sekaligus mendiskusikan kerangka kelembagaan yang mampu mengintegrasikan usaha antar-kampung.
Untuk memperkuat fondasi praktik di lapangan, forum ini menghadirkan Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM sekaligus praktisi pemberdayaan di sedesa.id, Ariyanto, S.E., M.M. Berbekal pengalaman empirisnya sebagai pelaku usaha kopi, Ryan—sapaan akrabnya—menyoroti krusialnya membangun kekuatan kolektif.
“Kalau bekerja sendiri, kemampuan kita terbatas. Karena itu, kita perlu membangun kelembagaan bersama,” tegas Ryan. Ia menjelaskan bahwa kelembagaan yang dirancang sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal adalah kunci utama untuk mendongkrak daya tawar masyarakat sekaligus menembus akses pasar yang lebih luas.
Dari hasil pemetaan bersama warga, terungkap keragaman potensi unggulan di tiga wilayah utama:
- Distrik Ulilin: Memiliki kekuatan di sektor pariwisata, pertanian, dan usaha persewaan.
- Distrik Muting: Mengandalkan komoditas perikanan, kopi, dan singkong.
- Distrik Elikobel: Menjadikan sagu, sarang semut, dan kelapa sebagai aset utama.
Meski kaya akan hasil bumi, masyarakat Muting dihadapkan pada rantai masalah klasik: absennya sistem pengolahan terpadu, keterbatasan modal, hingga tingginya biaya logistik. Akibatnya, hasil alam seringkali terpaksa dijual mentah dengan harga yang sangat rendah.
Belum lagi keluhan warga terkait sengketa lahan (tenurial), rusaknya infrastruktur jalan, serta degradasi lingkungan akibat aktivitas perkebunan kelapa sawit di sekitar mereka. Kumpulan masalah lintas sektoral ini jelas menuntut intervensi kebijakan yang berpihak pada warga lokal.
Pada puncak acara, Rindu S. M. Firdaus membuka ruang uji publik terhadap draf model kelembagaan ekonomi yang telah disusun tim dari data awal.
Hasil penyempurnaan bersama masyarakat ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan strategis bagi Kementerian Transmigrasi. Rindu menekankan bahwa kelembagaan yang dibangun ini bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan mesin penggerak yang mengubah potensi individu menjadi kekuatan ekonomi bersama.
Sebagai wujud nyata pendampingan, tim yang beranggotakan Danartya Dwijatmoko, Muhammad Alif Al Hakim, Muhammad Aziz Hutama, Nadya Annisa Arianti, dan Nur Rani ini turut menyerahkan katalog produk lokal sebagai amunisi pemasaran warga di ajang Festival Kali Maro.
Tidak berhenti di luring, mereka juga membangun etalase digital melalui www.xpedia.id agar kekayaan produk Kawasan Transmigrasi Muting dapat diakses oleh pasar yang lebih luas.
