Sedesa.id Koperasi merupakan gerakan ekonomi yang lahir dari semangat gotong royong. Sejak awal kemunculannya, koperasi tumbuh sebagai respons terhadap tantangan ekonomi di masyarakat. Artikel perdana dari seri koperasi ini akan mengulas sejarah panjang koperasi, mulai dari cikal bakal di Eropa hingga perkembangannya di Indonesia. Dengan memahami asal-usulnya, kita dapat lebih menghayati nilai-nilai yang mendasari gerakan koperasi.
Lahirnya Koperasi di Dunia
Konsep koperasi muncul di Eropa pada masa Revolusi Industri abad ke-18, ketika kesenjangan sosial-ekonomi kian melebar. Salah satu pelopor awal adalah Robert Owen (1771–1858) dari Inggris, yang dijuluki Bapak Koperasi Dunia berkat usahanya mendirikan komunitas berbasis kerjasama di New Lanark, Skotlandia.
Namun, tonggak penting lahirnya koperasi modern ditandai oleh pendirian Rochdale Society of Equitable Pioneers pada tahun 1844 di Rochdale, Inggris. Kelompok buruh tenun ini mendirikan toko koperasi untuk menjual kebutuhan pokok dengan harga wajar dan kualitas terjamin.
Mereka pula yang merumuskan Prinsip-Prinsip Rochdale sebagai dasar operasional koperasi yang kemudian diadopsi luas di seluruh dunia. Prinsip Rochdale antara lain keanggotaan terbuka, pengelolaan demokratis, transaksi tunai, pembagian keuntungan sesuai kontribusi, dan pembatasan bunga atas modal.
Gerakan koperasi lalu menyebar ke berbagai negara. Di Jerman, Friedrich Wilhelm Raiffeisen dan Hermann Schulze-Delitzsch mengembangkan koperasi kredit pada pertengahan abad ke-19 untuk membantu petani memperoleh akses pendanaan. Di Perancis, gagasan koperasi produksi dipromosikan oleh tokoh seperti Charles Fourier. Perkembangan pesat ini mendorong pembentukan organisasi koperasi internasional.
International Co-operative Alliance (ICA) didirikan tahun 1895 sebagai wadah gerakan koperasi dunia. Memasuki abad ke-20, koperasi hadir di berbagai sektor (konsumsi, produksi, simpan pinjam, perumahan, dll) dan menjadi model alternatif dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas.
Sejarah Koperasi di Indonesia
Gagasan koperasi masuk ke Indonesia pada era kolonial. Upaya koperasi pertama kali dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto pada akhir abad ke-19 (sekitar tahun 1896). Ia mendirikan semacam koperasi simpan pinjam (Hulp-en Spaarbank) untuk membantu pegawai pribumi terhindar dari rentenir. Pada masa Hindia Belanda, perkembangan koperasi tidak mulus.
Pemerintah kolonial sempat mengeluarkan peraturan yang mempersulit berdirinya koperasi (Staatsblad 431 tahun 1921), meski kemudian ada relaksasi melalui UU No. 91 Tahun 1927 yang mempermudah pendirian koperasi dengan biaya meterai murah dan boleh menggunakan bahasa daerah. Namun, kebijakan itu tak bertahan lama; tahun 1933 Belanda kembali mengetatkan aturan sehingga banyak koperasi mati suri.
Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), koperasi justru dimanfaatkan sebagai alat pengumpulan hasil bumi (disebut kumiai) untuk mendukung ekonomi perang Jepang. Akibatnya, koperasi kehilangan rohnya sebagai gerakan rakyat dan kepercayaan masyarakat menurun.
Setelah Indonesia merdeka, semangat berkoperasi bangkit kembali. 12 Juli 1947 diadakan Kongres Koperasi Pertama di Tasikmalaya, yang melahirkan organisasi Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) serta menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional.
Tokoh proklamator Dr. Mohammad Hatta sangat berperan memajukan koperasi pasca-kemerdekaan, sehingga beliau dianugerahi gelar Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi 17 Juli 1953 di Bandung. Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan asas kekeluargaan dalam perekonomian menjadi landasan konstitusional bagi koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional.
Era Orde Lama (1945-1965): Pemerintah berupaya memperkuat koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat. Namun, pergolakan politik dan percobaan sistem ekonomi liberal pada 1950-an membuat koperasi sempat terombang-ambing karena dianggap kurang sesuai dengan prinsip liberalisme.
Era Orde Baru (1966-1998): Koperasi mendapat dukungan besar dan dibentuklah banyak Koperasi Unit Desa (KUD) di tiap kecamatan/desa untuk menyalurkan kredit, sarana produksi pertanian, dan pemasaran hasil bumi. KUD menjadi ujung tombak program seperti BIMAS (Bimbingan Masal) pertanian. Meski jumlah koperasi meningkat pesat, sayangnya banyak yang berdiri atas inisiatif “top-down” sehingga kurang partisipasi anggota sejati.
Pasca Reformasi (1998-sekarang): Koperasi memasuki babak baru dengan regulasi yang lebih terbuka (UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian berlaku hingga kini). Pemerintah terus mendorong reformasi koperasi agar lebih mandiri dan berdaya saing.
Program modernisasi dan digitalisasi mulai diperkenalkan, mengingat tantangan era global dan milenial. Hingga kini, ribuan koperasi tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai bidang usaha – dari koperasi pertanian di desa terpencil, koperasi simpan pinjam di perkotaan, hingga koperasi pekerja dan koperasi jasa modern. Meski menghadapi pasang surut, koperasi tetap relevan sebagai gerakan ekonomi kerakyatan.
Penutup
Sejarah koperasi menunjukkan bahwa gerakan ini lahir dari kebutuhan masyarakat untuk bersatu padu demi kesejahteraan bersama. Baik di Rochdale tahun 1844 maupun di Indonesia pasca-kemerdekaan, semangat yang melandasi koperasi sama: prinsip kekeluargaan dan gotong royong untuk menghadapi kesulitan ekonomi. Pelajaran berharga dari sejarah ini adalah bahwa koperasi tumbuh subur ketika anggotanya aktif dan solid, serta didukung lingkungan yang kondusif.
Pada artikel selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip dasar yang menjadi jiwa koperasi sejak zaman Rochdale hingga koperasi masa kini. Silakan cek di: Materi Koperasi Sedesa.id terima kasih, salam Ari Sedesa.id
