Sedesa.id Yogyakarta 31 Januari 2025, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (PUSEKRA UGM) menyelenggarakan Diskusi Teras Pusekra dengan mengangkat topik Prediksi Masa Depan Ekonomi dan Politik di Pemerintahan Baru.
Diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber utama: Peneliti Senior PUSEKRA UGM, Dr. Dumairy, M.A., dan Wakil Rektor UGM, Dr. Arie Sudjito, S.Sos., M.Si. Sementara itu, Kepala PUSEKRA UGM, Dr. Rachmawan Budiarto, berperan sebagai moderator.
Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, para pakar membahas bagaimana pemerintahan yang baru terbentuk akan menghadapi berbagai warisan kebijakan, permasalahan ekonomi, serta peluang yang tersedia. Pemerintahan baru dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi dan politik yang kompleks.
Warisan dan Titipan Kebijakan
Pemerintahan yang baru tidak sepenuhnya memulai dari nol. Beberapa kebijakan dan program merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Selain itu, berbagai proyek strategis nasional, program makan siang gratis, serta kebijakan fiskal yang telah disusun sebelumnya menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pemerintahan baru.
Menurut Dr. Dumairy, “APBN 2025 merupakan hasil rancangan pemerintahan sebelumnya, yang diprediksi akan mengalami defisit anggaran sebesar 616 triliun rupiah. Pemerintah saat ini mencoba mengubah istilah defisit menjadi ‘pembiayaan anggaran’ untuk menciptakan kesan positif, meskipun tantangan dalam pengelolaan utang negara tetap menjadi perhatian utama.”
Tantangan Ekonomi dan Ketimpangan
Tantangan besar bagi pemerintahan baru adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berbasis angka, tetapi juga mencerminkan kesejahteraan yang lebih merata.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Nilai tambah dalam ekonomi sering kali lebih banyak dinikmati oleh pemegang modal dibandingkan oleh para pekerja.
Hal ini mengarah pada ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, di mana sebagian besar keuntungan bisnis dinikmati oleh segelintir pemilik modal sementara kesejahteraan pekerja tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
Dr. Dumairy, menegaskan, “Diskusi ini menyoroti bagaimana Pancasila sebagai dasar negara menekankan keadilan sosial, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, kebijakan yang diimplementasikan cenderung lebih berfokus pada pertumbuhan tanpa mempertimbangkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.”
Demokrasi dan Oligarki Politik
Dari segi politik, pemerintahan baru dihadapkan pada dinamika demokrasi yang semakin rentan terhadap pengaruh oligarki. Dalam beberapa dekade terakhir, sistem politik Indonesia mengalami desentralisasi, tetapi tanpa reformasi sistem kepartaian yang memadai.
Akibatnya, partai politik masih dikuasai oleh elite-elite yang memperkuat kepentingan oligarki ekonomi.
“Meningkatnya biaya politik dalam pemilu menjadikan politik semakin eksklusif bagi mereka yang memiliki sumber daya finansial besar,” ujar Dr. Arie Sudjito, “Hal ini menyebabkan minimnya keterwakilan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan semakin memperkuat kekuatan oligarki dalam pemerintahan.”
Reformasi yang Diperlukan
Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan beberapa reformasi mendasar, antara lain:
- Tata ulang kepemilikan dan pengelolaan sumber daya ekonomi, termasuk tanah, tambang, dan sektor strategis lainnya agar lebih berpihak pada rakyat.
- Reformasi sistem kepartaian guna memastikan partisipasi politik yang lebih inklusif dan mengurangi dominasi oligarki.
- Peningkatan peran pendidikan dan kampus dalam ekonomi rakyat, dengan memastikan bahwa dunia akademik berkontribusi dalam penguatan ekonomi berbasis masyarakat.
- Revitalisasi kebijakan ekonomi berbasis keadilan sosial, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.
Dr. Arie Sudjito, menambahkan, “Jika pemerintahan tidak segera melakukan reformasi ini, maka kita akan menghadapi siklus yang terus berulang di mana ketimpangan ekonomi dan politik semakin tajam, menghambat pertumbuhan yang berkeadilan.”
Pemerintahan baru menghadapi tantangan besar dalam ekonomi dan politik. Dengan warisan kebijakan yang ada, mereka harus menavigasi berbagai tantangan, mulai dari defisit anggaran hingga ketimpangan ekonomi yang semakin melebar.
Reformasi di berbagai sektor sangat diperlukan agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menutup diskusi Teras Pusekra edisi 1, Dr. Rachmawan Budiarto menyampaikan “Dengan adanya diskusi kritis seperti yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, diharapkan ada pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintahan baru demi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.”
Diskusi Teras Pusekra akan diadakan secara reguler setiap satu bulan sekali, dan terbuka bagi seluruh masyarakat. Anda dapat melihat rekaman Diskus Teras Pusekra: Prediksi Masa Depan Ekonomi dan Politik di Pemerintahan Baru melalui tauta Youtube berikut:
